Terpilihnya
Joko Widodo sebagai presiden RI tak terlepas dari dukungan signifikan pemilih,
terutama rakyat kecil. Hasil exit poll beberapa lembaga survei pada pilpres
lalu setidaknya membuktikan itu. Lembaga survei Indikator pada Pilpres 2014
mencatat, mayoritas pemilih yang berpendapatan di bawah Rp 1 juta per bulan
sebanyak 47 persen memilih Jokowi-Jusuf Kalla, 37 persen memilih Prabowo-Hatta,
dan sisanya tidak menjawab.
Dilihat dari sisi penokohan pada saat kampanye Pilpres 2014, pasangan
Jokowi-Jusuf Kalla lebih mengesankan sebagai pihak yang mewakili rakyat kecil
(wong cilik). Terlihat dari salah satu iklan kampanye Jokowi-JK yang memuat
adegan mereka makan bareng rakyat kecil di atas tikar secara lesehan. Tidak
heran jika Pilpres 2014 dikatakan sebagai pertarungan antara masyarakat priayi
(bangsawan) versus masyarakat wong cilik.
Selain kuatnya dukungan wong cilik, kemunculan Jokowi sebagai kandidat capres
juga tidak terlepas dari usaha rakyat di luar partai yang telah mendorongnya
mendapatkan restu dari PDIP sebagai pengusung. Kentalnya keberadaan kekuatan
rakyat "ekstrapartai" itu sangat terasa ketika sejumlah relawan
mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai capres 2014.
Setidaknya dukungan dari kalangan rakyat "ekstrapartai" itu membuat
Jokowi menemukan "kaki politik"-nya di luar partai-partai politik.
"Kaki politik" Jokowi ini kian berpijak pada landasan yang mapan ketika
lembaga-lembaga survei mengumumkan hasil jajak pendapat yang menempatkan Jokowi
sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai presiden mengungguli
seluruh elite yang telah lama dikenal publik, seperti Megawati Soekarnoputri,
Prabowo Subianto, dan Aburizal Bakrie. Dalam arti lain, secara tak disadari
gerakan "ekstrapartai" yang menciptakan "kaki politik"
Jokowi ini menedapatkan pengukuhan empiris melalui hasil-hasil survei yang
diumumkan ke hadapan publik. Dan, pada akhirnya Jokowi yang berpasangan dengan
JK memenangi perebutan kursi presiden.
Dari fenomena itu, bisa dikatakan kemenangan Jokowi ini sebagai kemenangan
rakyat kecil yang sebagian besar mendukungnya. Kemenangan Jokowi juga perlu
dianggap sebagai kemenangan rakyat di luar partai yang mampu mengungguli
dominasi para elite partai politik dengan "memperalat" Jokowi untuk
tampil sebagai (calon) presiden. Sebuah terobosan yang hampir tak
diperhitungkan sama sekali dalam sejarah politik Indonesia modern. Karena itu,
tidak berlebihan jika dikatakan corak paling mencolok pemerintahan Jokowi-JK
adalah popular-based government (pemerintah didasarkan dukungan rakyat).
Dilema Pahit
Sayangnya, kuatnya kesan pemerintahan Jokowi-JK sebagai representasi pemerintahan
berdasarkan dukungan rakyat, akhirnya harus dihadapkan pada realitas dilematis,
ketika pemerintahan baru ini berencana mengeluarkan kebijakan yang akan
memberatkan konstituen terbanyaknya sendiri, melalui kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) di awal-awal pemerintahannya.
Kepastian pemerintah menaikkan harga BBM itu bisa dilihat dari pernyataan
Wapres Jusuf Kalla bahwa pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi akan langsung
disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bagi pemerintahan baru ini, menaikkan harga
BBM adalah kenyataan pahit yang harus diambil berdasarkan argumen selama ini
subsidi BBM yang hingga ratusan triliun bisa mengguncang APBN. Mengingat
sepanjang 2014 total subsidi energi diprediksi mencetak rekor hingga lebih dari
Rp 350 triliun. Jumlahnya mencapai sekitar 21 persen dari total anggaran
pemerintah atau sekitar 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Keberadaan subsidi BBM yang terlampau tinggi dan hanya dinikmati sebagian besar
kalangan kelas menengah ke atas membuat pemerintah memiliki alasan rasional
untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, rasionalisasi alasan itu harus berbenturan
dengan kenyataan pahit yang harus ditanggung rakyat, terutama wong cilik, yang
selama ini menjadi konstituen terbesar Jokowi.
Rakyat terutama kalangan menengah ke bawah adalah pihak yang akan terdampak
paling kuat jika harga BBM naik. Mengingat, efek domino berupa kenaikan barang
kebutuhan pokok karena meningkatnya inflasi. Di sisi lain, pendapatan rakyat
tidak meningkat atau hanya sedikit kenaikannya, padahal mereka harus
mengeluarkan uang untuk konsumsi makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan,
dan sebagainya.
Jadi, walaupun pemerintahan Jokowi-JK telah menyiapkan cadangan sekitar Rp 10
triliun (Rp 5 triliun dana bantuan sosial dari APBNP 2014 dan Rp 5 triliun dari
APBN 2015) yang dapat dibagi kepada penduduk miskin untuk mengurangi dampak
langsung kenaikan harga BBM. Pada kenyataannya, pengurangan subsidi BBM itu
secara langsung diperkirakan akan lebih memukul daya tahan rakyat kecil. Sebab,
setiap kenaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter akan menambah tingkat
inflasi 3,2 persen.
Kenyataan pahit itu semakin urgen untuk dilakukan ketika Jokowi harus
mengakomodiasi kalangan investor. Kita tahu sejak awal pemerintahan Jokowi-JK
amat berambisi mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia, seperti
di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Beijing, Cina. Pada saat itu, Jokowi
menawarkan sejumlah peluang investasi kepada para CEO dunia dengan meyakinkan
akan tingginya potensi Indonesia.
Keinginan untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi itu harus dibarengi
kebijakan ekonomi yang sejalan dengan kepercayaan investor. Kondisi selama ini
terlihat bahwa investor cemas dengan berlarutnya defisit transaksi berjalan dan
fiskal di Indonesia. Para investor pasti memahami, selama ini transaksi
berjalan dan fiskal pemerintah telah mengalami defisit, setidaknya sejak akhir
pemerintahan SBY. Dan, bagi para investor itu, solusi yang harus diambil untuk
mengurangi dual deficits ini, di samping peningkatan ekspor, adalah pengurangan
subsidi BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM itu penting di mata investor untuk
menunjukkan ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tidak populer.
Di sinilah kenyataan pahit yang harus diambil Jokowi, sebagai pemerintahan yang
didukung sebagian besar kalangan wong cilik dan didorong oleh kalangan rakyat
"ekstrapartai. Di sisi lain harus mengeluarkan kebijakan yang tidak
populis demi mengurangi membengkaknya pengeluaran subsidi BBM dan meningkatkan
kepercayaan kalangan investor. Dengan kondisi begitu, bisa diperkirakan masa
awal pemerintahan Jokowi-JK akan dihadapkan pada posisi dilematis karena berada
di antara dua potensi, yaitu kemarahan rakyat pendukung Jokowi akibat efek
domino kenaikan harga BBM atau absennya kepercayaan dari kaum investor atas
kebijakan ekonomi karena keengganan mereformasi politik subsidi.
Kenaikan BBM ; Persepsi Dampak Positif, Negatif, dan Upaya
Solutif.
Dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas dan
berpemikiran maju, setiap persoalan seharusnya disikapi dengan bijaksana dan
penuh perhitungan, dengan landasan Konstitusi dan nilai-nilai lokal. Untuk itu
masyarakat dipandang perlu untuk membandingkan hal positif dan negatif, serta
upaya solutif.
Persepsi Positif dan kemungkinan terbesar
pencapaian positif kenaikan BBM antara lain: Pertama, Sudah menjadi tradisi
pemerintah bahwa alasan yang paling kuat dalam kenaikan harga BBM secara
nasional adalah Beban Subsidi Pemerintah. Sehingga untuk menyelamatkan Subsidi
BBM yang dipandang banyak salah sasaran dan dialokasikan pada pembangunan yang
lain maka kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi.
Kedua, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-3 di dunia
menjadi sasaran pemasaran yang tepat dan sehingga Pertamina dapat meraih
keuntungan yang maksimal dalam upaya pembangunan Pertamina dan negara. Ketiga,
Posisi harga minyak dunia saat ini berada pada level rendah yang dalam
pandangan ekonomi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah buy/bid/beli
dengan asumsi kebutuhan BBM secara global akan tetap tinggi sehingga pada
dasarnya harga akan tetap naik, dengan demikian negara akan sangat diuntungkan,
hal ini didukung karena pemimpin Indonesia saat ini berlatar belakang
pengusaha.
Keempat, istilah “Naik sedikit tetapi bertahap lebih baik daripada naik
sekaligus”. Setidaknya pemerintah telah mengantisipasi terhadap tingginya
kebutuhan BBM di Indonesia sehingga dengan kenaikan harga BBM akan muncul upaya
untuk mencari sumber energi yang lain. Dan yang terakhir, Membangun kesadaran
masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM.
Adapun persepsi Negatif dan kemungkinan terburuk dampak kenaikan BBM yakni :
Pertama,
Kenaikan BBM yang oleh
Pemerintahan Jokowi – JK merupakan upaya untuk balas budi, dan mengembalikan
modal yang dikeluarkan pada Pilpres lalu, hal ini didukung oleh karena aset dan
usaha terbesar keluarga Megawati bergerak di bidang SPBU.
Kedua, Ada upaya untuk menggeser posisi Pertamina sebagai pemasok BBM
terbesar di Indonesia sehingga SPBU yang lain menjadi perhatian masyarakat. Ketiga,
Kenaikan BBM dipandang sebagai salah satu langkah kebijakan “Teori
Evolution/Evolusi” mudah dibedakan antara masyarakat yang mampu bertahan dan
tidak mampu bertahan secara ekonomi, hal ini dipadanga sangat berpihak pada
para kapitalis.
Perspektif negatif yang keempat, Kebijakan kenaikan BBM oleh indonesia
adalah hal yang ironi, dimana indonesia adalah salah satu negara penghasil atau
memiliki sumber daya alam BBM yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan
untuk rakyat, hal ini akan sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 tentang
Kesejahteraan Sosial. Dan yang terakhir, Opini umum publik seperti meningkatnya
biaya produksi, opersiasional, transportasi dan konsumsi yang sejalan dengan
peningkatan inflasi.
Persepsi dan Upaya Solutif terhadap Sumber Daya
Mineral, Energi yang sangat erat kaitannya dengan Subsidi BBM ialah, pertama, Indonesia
seharusnya lebih mandiri dalam mengelola kekayaan negara sehingga mengurangi
“kebocoran”, dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang kesejahteraan Rakyat
Indonesia, bukan dengan membuat aturan untuk menggugurkannya dan/atau mencari
celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.
Kedua, Dalam upaya agar Subsidi BBM tetap sasaran, dalam penyalurannya
seharusnya mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah, sehingga tidak menjadi
permainan pasar bagi para penyalur. Pernahkah anda melihat penyalur BBM/SPBU
yang keuntungannya sedikit..???. ketiga, Subsidi BBM seharusnya tidak bersifat
nasional, tetapi mengikuti pola pemerintahan otonomi daerah, hal ini dalam
upaya pemerataan pembangunan Nasional. Dan terakhir, Dalam upaya mereduksi
konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi, SPBU pada kota-kota besar di
Indonesia tidak menjual BBM bersubsidi, hal ini akan mengurai kemacetan, dan
maksimalisasi Mass Transport.
Dikutip dari tulisan Ade Wiharso dan Mukmin Mandatongan
Peneliti Median dan Kompasianer