KPK Vs Polri : Perlunya Ketegasan Jokowi Dalam Kasus Bambang-Budi

Kasus hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi sudah merusak citra pemerintahan Jokowi-JK yang akan genap  100 hari kerja Presiden Jokowi pada 27 Januari 2015. Jokowi disebut banyak kalangan tidak tegas. Apalagi Jokowi sudah memproklamirkan berada di posisi tengah tanpa memihak salah satu pihak.

Benarkah Jokowi tidak tegas dalam kasus Budi Gunawan yang di tangani KPK dan kasus Bambang Widjojanto yang ditangani Polri? Dari dua keterangan pers yang disampaikan Jokowi pada 23 Januari di Istana Bogor dan 25 Januari 2015 di Istana Kepresiden, sebetulnya sudah menunjukan ketegasan dirinya sebagai seorang presiden. Apalagi Jokowi juga membentuk tim independen untuk mengurai kasus KPK versus Polri.

Ketegasan Jokowi yang tidak berpihak ke salah satu pihak, harus dimaknai dalam tinjauan masa depan. Yang ingin diselamatkan oleh mantan walikota Solo tersebut adalah lembaganya, bukan personal KPK dan Polri. Justru, jika Jokowi berpihak dan melakukan intervensi ke KPK atau Polri malah akan berbahaya di masa depan.

 Dalam hal ini, benar apa yang disampaikan aktivitas hukum yang juga Ketua Umum Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis.“Terlalu pagi untuk kecewa dengan Pak Jokowi, tapi saya sedih jika beliau tidak segera mengambil tindakan," ujar Todung seperti dikutip Tempo.co, Sabtu, 24 Januari 2015.

Jokowi sendiri memastikan, suatu saat jika menyangkut kewenangannya, akan menggunakan kewenangan itu.  ”Saya tak mau mengambil keputusan sebelum bertanya dengan banyak pihak. Itu sudah tipe saya,” kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Kompas, Sabtu, 24 Januari 2015.

Ketegasan Jokowi juga nampak dengan permintaan agar KPK dan Polri sama-sama membuat kasus hukum yang ditangani dilakukan secara terang benderang. Artinya, jangan ada intervensi dari pihak mana pun. 

 

"KPK dan Polri bahu-membahu memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, tidak boleh ada yang merasa sok di atas hukum. Jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi.

Posisi ditengah yang diambil oleh Jokowi, karena Presiden ingin memberikan ruang kepada KPK dan Polri bersama-sama membuktikan proses hukum di dua lembaga itu berjalan benar. Baik KPK maupun Polri harus betul-betul bersih dan kewibawaan lembaga penegak hukum dapat dijaga.

Posisi Jokowi yang berada di tengah tersebut, dipahami oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya yang sudah bertemu langsung dengan presiden.Menurut Yunarto, dirinya memahami posisi Presiden dengan semua tarik-menarik kepentingan politik di sekitarnya.

Presiden kata dia, memang harus berdiri di tengah semua lembaga negara, tidak boleh ada intervensi yang berlebihan terkait situasi yang terjadi.

Analisis Mengapa Presiden Jokowi Tidak Berpihak

Sejauh pengamatan, terdapat tiga alasan mengapa Presiden Jokowi tidak condong ke KPK maupun Polri. Pertama, Institusi Polri akan menjadi ‘angkuh’ jika Jokowi cenderung ke Polri dan seolah mendapatkan Polri mendapatkan restu Bambang Widjoyanto menjadi tersangka. 

Bahkan, bukan tidak mungkin Polri melakukan berbagai proses yang disebut dengan kriminilisasi. Nah, dengan adanya warning dari Jokowi, Polri akan terbeban menyelesaikan kasus secara objektif.

Kedua, jika Jokowi berpihak ke KPK dalam kasus Budi Gunawan, Jokowi akan dicatat oleh sejarah mengintervensi kasus hukum yang berkaitan dengan kekuasaan. Bahkan, dengan permintaan Jokowi kepada KPK untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus Budi Gunawan secara objektif.

Jokowi ingin lepas dari kepentingan elit partai khususnya PDI Perjuangan.  Jika nanti faktanya, Budi Gunawan benar terbukti menerima suap sebagaimana alasan KPK Mejadikan tersangka , Jokowi tidak ikut dalam kepentingan PDI Perjuangan.

Ketiga, jika Jokowi berpihak ke salah satu institusi maka akan menjadi komoditas politik dan isu hukum yang semakin rumit. Bahkan, ini akan mengganggu pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan



tulisan dikutip dari blog Politikerja